1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputuan Tata Usaha Negara/Obyek gugatan yang dikeluarkan  TERGUGAT I,  yaitu: Keputusan MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  100.2.1.4.6607 TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MASA JABATAN TAHUN 2023-2028 DITERBITKAN TANGGAL  19 DESEMBER 2023 SEPANJANG  LAMPIRAN Keputusan MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  100.2.1.4.6607 TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MASA JABATAN TAHUN 2023-2028 dari UNSUR /PERWAKILAN:
3. Mewajibkan TERGUGAT I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Keputusan MENTERI DALAM NEGERI NOMOR100.2.1.4.6607 TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MASA JABATAN TAHUN 2023-2028 DITERBITKAN TANGGAL19 DESEMBER 2023 SEPANJANGLAMPIRAN Keputusan MENTERI DALAM NEGERI NOMOR100.2.1.4.6607 TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MASA JABATAN TAHUN 2023-2028 dari UNSUR /PERWAKILAN:

4. Mewajibkan TERGUGAT  I  untuk memproses dan menerbitkan Surat Keputusan Tentang penetapan Dan Pengesahan Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Periode 2023-2028 yang tebaru atas nama : HOSEA IKSOMON, S. Si dari Unsur Agama dari Perwakilan Organisasi Gereja Kristen Injili (GKI) / Penggugat.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya  perkara  yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini