Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan seluruh objek sengketa sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa karena bertentangan dengan:
   1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
   2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
   3. PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020;
   4. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
   5. Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
3. Menyatakan batal atau tidak sah:
   1. Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 800.1.3.3 / 615 / BUP / 2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator / Eselon III Tanggal 17 Maret 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel; dan
   2. Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 800.1.3.3 / 618 / BUP / 2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas / Eselon IV Tanggal 17 Maret 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
   3. Tindakan Pemerintah berupa Pengambilan sumpah / janji dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas tanggal 17 Maret 2026;
   4. Tindakan Pemerintah berupa Pelantikan kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas tanggal 29 Mei 2026;
   5. Seluruh tindakan administratif yang merupakan pelaksanaan kedua keputusan tersebut;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Obyek Sengketa, berupa :
   1. Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 800.1.3.3 / 615 / BUP / 2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator / Eselon III Tanggal 17 Maret 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel; dan
   2. Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 800.1.3.3 / 618 / BUP / 2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas / Eselon IV Tanggal 17 Maret 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
   3. Tindakan Pemerintah berupa Pengambilan sumpah / janji dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas tanggal 17 Maret 2026;
   4. Tindakan Pemerintah berupa Pelantikan kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas tanggal 29 Mei 2026;
   5. Seluruh tindakan administratif yang merupakan pelaksanaan kedua keputusan tersebut;
5. Mewajibkan Tergugat mencabut seluruh keputusan tersebut;
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat berupa dikembalikannya status, nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya serta mengembalikan Para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula;
7. Memerintahkan Tergugat melakukan seluruh proses mutasi dan promosi jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Sistem Merit sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat yang besarnya akan diperinci dalam persidangan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;